Home / Ekonomi / Pemerintah Keluarkan Ketentuan Baru Berkaitan Dengan PNS

Pemerintah Keluarkan Ketentuan Baru Berkaitan Dengan PNS

Pemerintah Keluarkan Ketentuan Baru Berkaitan Dengan PNS – Pemerintah keluarkan ketentuan paling baru berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mekanisme itu tertuang dalam Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 11 Th. 2017 mengenai Manajemen PNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi serta Info Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman menyampaikan, keluarnya PP itu bukanlah bermakna pemerintah bakal lakukan pemangkasan jumlah PNS yang ada sekarang ini. Menurutnya, wacana itu juga belum ada.

” Sampai saat ini belum ada gagasan itu, ” tutur dia waktu terlibat perbincangan dengan Liputan6. com di Jakarta, Senin (24/4/2017).

Menurut Herman, dahulu memanglah ada wacana untuk kurangi jumlah abdi negara sampai 1 juta PNS. Tetapi hal itu dikerjakan dengan cara alami, bukanlah pengurangan dengan cara segera.

” (Yang 1 juta) Itu kan alami, seperti yang dikehendaki Presiden. Alami ini dari yang pensiun. Saat ini kan tak ada pengadaan dari jalur umum, setiap th. selalu (alami pengurangan), ” kata dia.

Menurut Herman, PP itu adalah satu diantara ketentuan turuan dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Th. 2014. Tetapi dalam PP itu bukan sekedar mengatur masalah mekanisme pemberhentian PNS saja, namun juga beberapa hal lain berkaitan manajemen PNS.

” PP ini turunan dari UU ASN, maka dari itu masalah manajemen PNS. Semuanya mekanisme, dari mulai rencana s/d selanjutnya, yang menyangkut manajemen dari pertama hingga akhir, ” tandas dia.

Sebatas info, Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 11 Th. 2017 mengenai Manajemen PNS. Dalam ketentuan itu mengatakan, dalam soal berlangsung perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan keunggulan PNS jadi PNS itu terlebih dulu disalurkan pada lembaga pemerintah lain.

Dalam soal ada PNS yang berkaitan tidak bisa disalurkan, serta ketika berlangsung perampingan organisasi telah meraih umur 50 th. serta saat kerja 10 th., menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan memperoleh hak kepegawaian sesuai sama ketetapan ketentuan perundang-undangan.

Jika PNS seperti disebut :

a. Tidak bisa disalurkan pada lembaga lain ;

b. Belum meraih umur 50 th. ;

c. Saat kerja kurang dari 10 th., PNS diberikan duit tunggulah paling lama 5 th.. Serta jika s/d 5 th. PNS seperti disebut tidak bisa disalurkan, jadi PNS itu diberhentikan dengan hormat serta diberikan hak kepegawaian sesuai sama ketetapan ketentuan perundang-undangan.

“Dalam hal ketika selesainya pemberian duit tunggulah PNS seperti disebut belum berumur 50 th., jaminan pensiun untuk PNS mulai diberikan ketika meraih umur 50 th., ” bunyi Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Th. 2017.

About admin