Home / Hukum / Logo PMI Tak Ada Hubungannya Dengan Agama

Logo PMI Tak Ada Hubungannya Dengan Agama

Logo PMI Tak Ada Hubungannya Dengan Agama  – Sengkarut RUU Kepalangmerahan belum juga selesai dibicarakan oleh pemerintah sampai hari Rabu (8/2). Berdasarkan rapat hingga Rabu petang lantas, permasalahan RUU Kepalangmerahan masihlah bergelut pada permasalahan penentuan simbol Palang Merah, Bln. Sabit Merah, serta Kristal Merah. Hal semacam ini telah berjalan sampai 10 th. mulai sejak kajian DPR th. 2006 silam.

“Ga ada. Cuma permasalahan logo saja lebih kurang. Tadi lebih kurang begini ; cuma diijinkan 1 negara itu mempunyai 1 logo – Palang Merah, Bln. Sabit Merah, atau Kristal Merah. Hanya itu saja. Itu perbincangan 10 th. tuh, ” tutur Dede Juiceuf sebagai ketua Komisi IX DPR RI.

Menurut dia, Bln. Sabit Merah semakin banyak digunakan di negara-negara yang sebagian besar beragama muslim atau negara sisi Timur Tengah. Sedang logo Palang Merah Indonesia mulai sejak dulu yaitu Palang Merah. Menurut dia, 2 logo ini nampak cuma lantaran kondisi jaman perang dulu. Tugasnya Palang Merah tetaplah sama yaitu menolong tentara yang tertembak atau terluka, walau mereka dari pihak lawan.

”Ini pekerjaan kemanusiaan, ” tuturnya. “Makanya mulai sejak th. 50an memiliki bentuk telah Palang Merah. Bahkan juga waktu itu Sukarno serta pak Hatta – saat pilih – pilih Palang Merah, bukanlah Bln. Sabit Merah. ”

Menurut Dede, wakil presiden Juiceuf Kalla sebagai ketua PMI juga mengakui tidak jadi masalah dengan simbol yang ditetapkan, lantaran untuk JK yang utama yaitu Undang-undangnya. Tetapi, sebagian pihak yang ada di DPR bersikukuh untuk mengulas simbol PMI atas basic gosip keagamaan maupun politik.

“Kan politik, ” jawab Dede saat di tanya tentang sebab perbincangan simbol PMI.

“Mungkin ada yg memperhitungkan kita sebagai negara dengan sebagian besar umat muslim, walau sebenarnya ini tak ada hubungan dengan agama. Palang itu menurut pak JK, serta kita juga setuju, bukanlah bermakna agama spesifik, ” lanjut Dede.

Menurut dia, logo Palang Merah itu berupa simbol lebih (+) serta tak ada hubungannya dengan agama spesifik. Anggota dari fraksi Demokrat ini lalu menjelaskan kalau arti sinyal lebih (+) ini yaitu untuk menolong keduanya serta semestinya tak diperdebatkan berlarut-larut.

“Makanya Palang Merah ini tak bisa dihubungkan dengan politik agama atau ras, ” tegasnya.

Disamping itu Arifin Muhadi dari Divisi Penanggulangan Bencana menyepakati apa yang di uraikan oleh Dede Juiceuf. Menurut dia, ada satu fraksi yg tidak menyepakati permasalahan pergantian simbol serta disangka menyebabkan tak terjadinya kuorum. Berkaitan fraksi mana yang menentang, Arifin tidak ingin berkomentar.

Dalam dengar pendapat yang pertama di th. 2017 ini, Arifin menyampaikan kalau sesudah ini bakal dikerjakan pemilihan panja (panitia kerja) oleh Komisi IX DPR. Panja berikut yang nanti bakal merumuskan Undang-undang. Ia mengharapkan supaya kajian ini dipercepat lantaran sejak 70 th. lantas terbentuk, PMI belum memiliki Undang-undang.

“Setiap negara penandatangan Konvensi Jenewa harus bikin Undang-undang. Itu harus. Nah sesaat ini dari 169, yang kurang 2 (Indonesia dengan Laos) saja. Indonesia sebagai negara besar mesti bikin itu lah, ” tuturnya.

Dede Juiceuf juga membidik kajian Rancangan Undang-undang Kepalangmerahan ini bakal usai dalam 2 saat sidang. RUU Kepalangmerahan ini juga telah masuk dalam prolegnas serta Dede mengharapkan pembahasannya tak mandek 5 th. lagi.

“Saya mendengar rasa-rasanya sih tak ada permasalahan, menyepakati lah. Bila juga kelak ada perbincangan, itu kan di panja, kelak masuk panja dahulu. Pembentukan panja mungkin saja baru dapat sesudah reses, lantaran kami reses lepas 25 bila gak salah – 25 kita reses. Bermakna kita masuk di Maret, baru itu bakal jadi panjang, ” pungkas Dede dalam proyeksinya ke depan.

About admin