Home / Hukum / Korupsi E-KTP Senilai 250 Miliar

Korupsi E-KTP Senilai 250 Miliar

Korupsi E-KTP Senilai 250 Miliar – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyampaikan nilai uang korupsi pengadaan Kartu Sinyal Masyarakat (KTP) berbasiskan elektronik atau E-KTP, yang telah dikembalikan pada KPK, sudah meraih Rp250 miliar.

” Sumber pengembalian datang dari korporasi, ada vendor pengadaan yang kembalikan, tetapi ada juga yang perseorangan, ” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (8/2/2017) seperti diambil Pada.

Febri mengimbau sekarang ini supaya beberapa pihak lain, yang kecipratan uang korupsi proyek E-KTP, untuk selekasnya mengembalikannya pada KPK. Sekarang ini, kata dia, waktunya belum terlambat walau pengembalian itu akan tidak meniadakan sekalipun hukuman pidana.

” Pengembalian duit memanglah akan tidak hapus pidana, namun bakal jadi kemudahan aspek sistem hukum yang jalan. Jadi belum terlambat untuk kembalikan duit itu, ” kata dia.

Terkait dengan tanda-tanda aliran dana korupsi E-KTP, Febri menyampaikan penyidik KPK sudah peroleh banyak info serta bukti.

Ia menerangkan KPK sampai kini fokus mencermati tiga hal berkaitan aliran dana di masalah ini, yaitu pertemuan-pertemuan yang berlangsung di kantor DPR maupun ditempat lain, sistem kajian aturan di DPR berkaitan dengan proyek ini, serta tanda-tanda ada aliran dana pada beberapa anggota DPR.

” Kami dapat saja konfirmasi ke saksi A yang ketika itu tahu rekannya terima aliran dana, umpamanya seperti itu. Termasuk juga siapapun yang telah kembalikan dana itu. Kurun waktu dekat bakal di buka di persidangan. Kami bakal berikan dengan cara terang-benderang dari informasi yang ada, ” katanya.

Karenanya, saat ini KPK sudah mengantongi banyak bukti tentang pihak-pihak yang terima aliran dana dalam masalah ini.

” Oleh karenanya, kami berikan pada pihak-pihak itu kerjakan pengembalian duit ke KPK dalam perlakuan perkara ini, ” ucap Febri.

KPK telah memanggil sekitaran 280 saksi di check berkaitan masalah korupsi E-KTP yang melibatkan dua tersangka, yaitu bekas Direktur Jenderal Kependudukan serta Catatan Sipil Kemendagri, Irman serta bekas Direktur Pengelola Info Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekalian Petinggi Pembuat Prinsip, Sugiharto.

Irman serta Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomer 31 Th. 1999 seperti dirubah dengan UU Nomer 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Irman disangka lakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia punyai sebagai Kuasa Pembuat Aturan (KPA).

Berdasar pada perhitungan Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat masalah korupsi KTP-E itu yaitu Rp2, 3 triliun lantaran penggelembungan harga dari keseluruhan nilai aturan sebesar Rp5, 9 triliun.

About admin