Home / berita umum / Kesepakatan Dana Kompensasi Berbau

Kesepakatan Dana Kompensasi Berbau

Kesepakatan Dana Kompensasi Berbau – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai bicara tentang masalah kekacauan masalah sampah dengan Kota Bekasi. Berikut awal duduk masalah masalah itu berdasarkan keterangan Anies.

Kesepakatan Dana Kompensasi Berbau

Anies mengutarakan jika Pemprov DKI serta Pemkot Bekasi sudah mempunyai Kesepakatan Kerja Sama (PKS) untuk kompensasi berbau karena perlintasan truk sampah. PKS pada Jakarta dengan Bekasi ini di tandatangani pada tahun 2016.

“Laku saat lima tahun serta dari kesepakatan kerja sama itu, semasing pihak mempunyai keharusan termasuk juga Pemprov DKI diantaranya ialah kebagian membayar serta nilainya ialah sebesar rangenya bergantung tonase sampah Rp 130-150 miliar pertahun,” tutur Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

Anies mengatakan pada tahun 2018, Pemprov DKI sudah menunaikan keharusan dari kompensasi berbau itu dengan nilai sebesar Rp 138 miliar ditambah utang dana kompensasi sebesar Rp 64 miliar. Pembayaran dikerjakan pada Mei 2018. Pada tahun 2019, pihaknya memproyeksikan pembayaran dana kompensasi batu sejumlah Rp 141 miliar.

“Itu keharusan yang dipunyai oleh DKI pada Pemerintah Kota Bekasi. Jadi dari segi kewajiban-kewajiban kita telah tuntas. Tidak ada keharusan yang tersisa,” sambung Anies.

Di luar kesepakatan tentang dana kompensasi berbau itu, Anies mengutarakan, pada Februari 2018 lantas, dikerjakan pertemuan pada Pemprov DKI yang diwakili oleh Sandiaga Uno, yang waktu itu masih tetap menjabat menjadi Wakil gubernur DKI Jakarta, dengan Pemkot Bekasi. Dalam pertemuan itu, lanjut Anies, Pemkot Bekasi inginkan terdapatnya kerja sama yang sifatnya kemitraan di luar masalah persampahan. Bekasi minta ada pertolongan hibah sejumlah Rp 2 triliun, di luar dana kompensasi berbau.

Pempov DKI Jakarta serta Pemkot Bekasi lalu menyongsong saran itu dengan mengadakan kembali pertemuan di bulan Mei 2018. Pada pertemuan itu, Anies, menjelaskan, Pemprov DKI minta rincian dari proposal kerja sama kemitraan yang diusulkan Pemkot Bekasi.

“Sebab saat itu ajukan beberapa project. Proyeknya saya baca project yang disuruh, project flyover Rawa Panjang nilainya Rp 188 miliar, project flyover Cipendawa nilainya Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, penambahan sarana penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 miliar. Ini di luar kesepakatan sampah meminta biaya semacam itu. Lantas dimintakan perinciannya,” papar Anies.

Menurut Anies, Pemkot Bekasi tidak ikut mengirim perincian dari proposal dana kemitraan yang diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta itu. Dengan demikian, lanjut Anies, Pemprov DKI tidak dapat lakukan pencairan dana berbentuk apa pun.

“Rekan-rekan jika ada biaya mungkin tidak Pemprov mengolah tanpa rincian? Cukup dengan gelondongan berikut? Mustahil. (Jadi) Diminta perinciannya, serta rincian itu tidak kunjung hadir,” papar Anies.

Anies menjelaskan, perincian dari proposal dana kemitraan itu baru di terima Pemprov DKI pada 18 Oktober 2018, atau tiga hari kemarin. Anies heran proposal berbentuk perincian baru di kirim, akan tetapi pihaknya disudutkan.

“Sampai tanggal 18 Oktober tempo hari. Baru 18 Oktober keluar ini semua. Pikirkan, mulai dari bulan Mei disuruh perinciannya tidak kunjung hadir. Saat hadir saat ini, yang dimarahin yang di terima, demikian. Ini jangan pernah seperti motor sama mobil. Intinya yang salah ya mobil. Senang kan kita ngalamin demikian,” tambah Anies.

Dengan perincian kerja sama kemitraan yang baru diantar Pemkot Bekasi pada 18 Oktober 2018 lantas itu, Anies mengakui heran Walkot Bekasi Karunia Effendi (Pepen) serta Wakil Walkot Bekasi Tri Adhianto lalu bicara seakan-akan Pemprov DKI tidak menunaikan kewajibannya. Walau sebenarnya, apakah yang dipermasalahkan Pepen serta Tri, lanjut Anies, tidak ada dalam kesepakatan kerja sama kompensasi berbau pada Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi.

“Ini ingin mengakhiri baik-baik dikomunikasikan atau ingin ramai di alat? Jika ingin baik-baik, pertemuan-pertemuan itu kunjungi serta bawa serta datanya. Janganlah justru ramai di alat. Telah begitu di ramaikan yang bukan jadi keharusan kita juga. Serta mesti diingat, Bekasi itu masuk propinsi manakah coba? Iya Jawa Barat. Jika ingin meminta ke Pemprov manakah harusnya diminta? Kok mintanya ke Jakarta? Serta kami telah bangun Kalimalang revitalisasi itu dibiayai oleh DKI sebesar Rp 66 miliar,” katanya.

“Jadi, saya tidak ingin memberi komentar sangat panjang. Tetapi sebab di ramaikan selalu, seolah-olah pihak DKI tidak bertanggungjawab. Walau sebenarnya DKI menunaikan semua tanggung jawabnya sama dengan kesepakatan. Lantas DKI terima keinginan pertolongan keuangan serta pertolongan itu belumlah ada perinciannya. Karena itu tidak dapat diolah. Perinciannya baru hadir 18 oktober. Telah disuruh semenjak bulan Mei. Jadi Bu Premi (Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari) serta team itu menanggapi selalu, tetapi datanya tidak kunjung hadir,” sambung Anies.

Anies mengharap, masalah kerja sama kemitraan ini bisa didiskusikan lebih dalam serta lewat cara yang baik-baik antar instansi pemerintahan dengan duduk bersamanya. Karena, dana kemitraan yang diusulkan besar sekali, yaitu Rp 2 triliun.

Anies Kira Dana Kemitraan Tidak Berkaitan Sampah

Diluar itu, lanjut Anies, Pemprov DKI harus juga bertanggung jawab serta minta kesepakatan DPRD bila ingin mengucurkan dana triliunan untuk pemerintah lainnya. Mengingat, uang yang akan digelontorkan datang dari rakyat.

“Butuh saya garis bawahi, dana yang disuruh itu ialah dananya rakyat DKI Jakarta, bukan dananya gubernur. Tempo hari penambahan meminta Rp 2 triliun. Ini bukan masalah persampahan. Jika persampahan telah tuntas keharusan kita. Ini bukan permasalahan persampahan. Ini permasalahan APBD kota Bekasi yang beberapa tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Tetapi langkah menyampaikannya memakai rumor sampah, hingga kesannya Jakarta miliki permasalahan dengan sampah. Tidak! Jadi kita teratur menjalankan semua sebagai keharusan kita. Serta dengan suka hati berjumpa. Jika diceritain kelak justru jadi ramai jika saya katakan apakah yang saya lakukan melalui HP untuk berkomunikasi. Tetapi biarlah saya tidak ingin perpanjang itu,” tutur Anies.

“Pada ujungnya ini mesti di setujui oleh rakyat Jakarta. Melalui siapa? Melalui DPR. Jadi ini mesti lewat kesepakatan rakyat Jakarta. Jadi bukan lalu diskresi gubernur. Ini ialah melalui DPR. Coba anda tanyakanlah pada rakyat Jakarta di DPR, apa skema semacam ini di setujui ataukah tidak. Sekalian saya akan bertanya,” ujarnya.

Mengenai Wakil Walkot Bekasi Tri Adhianto Pemkot Bekasi mengatakan uang kompensasi yang di mengaku pihaknya memang sudah terima dana hibah Rp 194 dari Pemprov DKI. Akan tetapi ia menyalahkan bila tahun 2019 terima dana dengan nominal yang sama.

“Jika disaksikan di 2019, banyaknya sama sebab proses biaya dapat tampak dari KUA-PPAS. Kami bukan ingin ribut di tahun 2018, kami telah terima tahun 2018, ingin diberi berapakah juga. Tetapi yang kami lihat saran 2019 dari eksekutif (Pemprov DKI) ke legislatif (DPRD DKI) minim,” tutur Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto waktu dihubungi, Minggu (21/10).

About admin