Home / berita umum / Erwan Mensupport Pengertian Yang Lebih Luas Yang Di Kehendaki Pemerintah

Erwan Mensupport Pengertian Yang Lebih Luas Yang Di Kehendaki Pemerintah

Erwan Mensupport Pengertian Yang Lebih Luas Yang Di Kehendaki Pemerintah – Pemerintah menginginkan pengertian terorisme yang lebih luas, hingga dapat meliputi semakin banyak hal yang dapat dikenai jeratan pidana. Mengenai DPR inginkan pengertian yang lebih sempit yang dapat menyusahkan pembuktian pidana terorisme.

” Bila pemerintah menginginkan definisinya lebih luas, serta DPR menginginkan lebih khusus masalah pengertian terorisme, ” kata pengamat revisi UU Terorisme, Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, pada detikcom, Selasa (15/5/2018) .

Erwan mensupport pengertian yang lebih luas seperti yang dikehendaki pemerintah. Soalnya, pengertian yang lebih luas dinilainya lebih dapat menyesuaikan dengan peluang-kemungkinan perubahan terorisme di masa yang akan datang.

” Harusnya lebih luas jadi lebih aman, untuk menghadapi perubahan, ” kata Erwan.

Pengertian yang lebih longgar bermakna lebih fleksibel pada peluang bentuk masalah yang akan dihadapi penegak hukum. Namun bukanlah bermakna pengertian yang lebih luas ini jadikan pasal dalam revisi UU Nomor 15 Th. 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jadi lebih karet, dapat ditafsirkan sesuka hati sesuai sama kebutuhan penegak hukum.

” Tidak lebih karet ya. Ini untuk menghadapi perubahan aksi-aksi terorisme ke depan, pembuat Undang-Undang butuh lebih futuristik, jangan pernah kelak baru diaplikasikan lalu harusnya direvisi kembali dikarenakan tidak berhasil menghadapi perubahan, ” kata Erwan.

Menurut Erwan, maksud UU Terorisme yaitu membuat perlindungan warga negara yang tidak bersalah dari ancaman terorisme. Terorisme juga adalah kejahatan mengagumkan yang butuh perlakuan mengagumkan juga. Jadi semuanya pihak butuh menyatu agar revisi UU Terorisme cepat kelar, hingga terorisme jadi makin efisien diatasi.

” Maksudnya ini protecting our citizen yang tidak bersalah, tapi memperoleh ancaman terorisme yang mana tidak memerlukan masalah HAM, kemanusiaan, dan sebagainya. Ini menyangkut extraordinary crime, jadi langkah kita mengatasinya harus juga extraordinary, ” kata dia.

Masalah potensi pelanggaran HAM karena pengertian terorisme yang sangat longgar, Erwan yakin dengan kemampuan demokrasi di negara ini. Banyak instansi yang mengawasi pemerintah, baik dari unsur instansi negara, instansi resmi, ataupun instansi orang-orang.

” Terang ada bahayanya bila kita bicara potensi ‘abuse of power’. Tapi negara kita yaitu negara yang demokratis, pemerintah dapat dipantau. Kesempatan terjadinya ‘abuse of power’ begitu kecil sekali, contoh bagaimana rekan-rekan di Komnas HAM begitu galak mengawasi pelanggaran di pemerintah, ” katanya.

Kepala Tubuh Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih menerangkan pengertian terorisme yang dikehendaki pemerintah di ambil dari Pasal 6 serta 7 Undang-Undang Terorisme.

Enny menyebutkan DPR memohon pemerintah memasukkan frasa tentang maksud politik atau ideologi dalam artian terorisme. Namun pemerintah tidak ingin karna aparat penegak ukum juga tidak ingin. Frasa maksud politik atau ideologi dinilai punya potensi menyusahkan penindakan pada masalah terorisme, karna susah dibuktikan.

” Ketika disuruh dimasukkan di situ, aparat penegak hukum keberatan, apa arti maksud politik atau ideologi itu, apa batasannya? Bila kelak ketika kami (aparat) menangkap, nyatanya tak ada bukti kalau dia ada kaitan dengan maksud ideologi atau politik, bermakna kita bebaskan mereka, tidak dapat kita pakai UU Terorisme, ” kata Enny waktu dihubungi, Senin (14/5/2018) .

Tersebut disini bunyi pengertian terorisme versus pemerintah :
Terorisme yaitu perbuatan yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menyebabkan situasi teror atau rasa takut dengan meluas, menyebabkan korban yang berbentuk massal atau menyebabkan rusaknya atau kehancuran pada objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, sarana umum, atau sarana internasional.

Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) dari Fraksi PPP, Arsul Sani, membuka masalah masalah pengertian terorisme ini, seirama dengan yang disibakkan Enny. Pemerintah tidak sepakat apabila pengertian terorisme meliputi juga motif politik serta motif ideologi.

” Atas penambahan saran frasa ini Pemerintah dalam hal semacam ini penegak hukum Polri itu keberatan ada frasa itu, ” kata Arsul pada detikcom, Selasa (15/5/2018) .

About admin